Selasa, 27 November 2012





GUE MAU HIDUP

Narkoba kini tengah menjadi ancaman bagi generasi muda, tak terkecuali di Provinsi Jambi Bahkan bukan hal aneh lagi jika peredaran narkoba di kalangan pelajar sudah sedemikian parahnya, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan perguruan tinggi berdasar hasil penelitian dilapangan, dikarenakan narkoba sudah merambat sampai ke pelosok desa. Hal ini perlu adanya parsitipasi masyarakat, jangan kita mengharap tindakan aparat pemerintah tapi tindakan masyarakat tidak ada. Sanagat mustahil narkoba di indonesia khususnya provinsi Jambi bebas narkoba tanpa dukungan masyarakat. Masa sekarang atau masa yang akan datang tidak dipungkiri lagi bahwa perang bukan lagi dengan senjata tapi dengan cara perlahan-lahan manusia meninggal dunia dengan narkotika.

Berdasarkan data hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait penggunaan narkoba, tercatat sebanyak 921.695 orang atau sekitar 4,7 persen dari total pelajar dan mahasiswa di Indonesia adalah sebagai pengguna barang haram tersebut.
Hal ini harus menjadi kekhawatiran bersama bangsa ini dan bukan hanya menjadi tugas peme­rintah saja, melainkan peran serta dari seluruh kalangan, khususnya para orangtua yang harus lebih waspada dengan pergaulan anak mereka.

Pergaulan remaja khususnya di kalangan pelajar saat ini sudah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Tentunya yang paling mengkhawatirkan lagi adalah bahaya seks bebas di kalangan pelajar itu sendiri.
Kita semua setuju bahwa semua tingkah laku yang baik harus berawal dari rumah, tempat mereka  ber­teduh dan bercengkrama dengan orangtua. Anak harus bisa merasa nyaman di rumah, sehingga tercipta suatu ikatan yang baik antara orangtua dan mereka.
Misalnya, munculnya keinginan dan kesadaran mereka menceritakan masalah atau persoalan kepada orangtuanya. Itu karena anak percaya orangtuanya bisa membantu menyelesaikan setiap masalahnya.
Sebagian besar remaja dan pelajar yang menggunakan narkoba adalah mereka yang hidup dari keluarga yang mampu, karena kadang kala para orangtua terlalu sibuk untuk bekerja. Itu tidak bisa dikatakan salah, apalagi dengan keadaan negara yang semakin carut marut.
Di Jambi, seorang pelajar salah satu sekolah menengah atas negeri (SMAN) Kabupaten Kerinci ditangkap anggota Satuan Unit Khusus Anti Narkoba Polres Kerinci. Pelajar ditangkap lantaran diduga terlibat peredaran narkoba jenis Ganja.

Maraknya narkotika dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba. Narkoba telah menyentuh lingkaran yang semakin dekat dengan kita semua. Teman dan saudara kita mulai terjerat oleh narkoba yang sering kali dapat mematikan. Sebagai makhluk Tuhan yang kian dewasa, seharusnya kita senantiasa berfikir jernih untuk menghadapi globalisasi teknologi dan globalisasi yang berdampak langsung pada keluarga dan remaja penerus bangsa khususnya. Kita harus memerangi kesia-siaan yang di akibatkan oleh narkoba.

I    Penyebab Penyalahgunaan Narkoba
a.      Kegagalan yang di alami dalam kehidupan
Tidak memiliki rasa percaya diri ataupun kurang mendapat kasih sayang orang tua dapat menyebabkan timbulkan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Misalnya saja, orang tua yang terbilang sukses dalam berkarir tetepi kurang memberi perhatian kepada keluarga, adanya perselisihan di keluarga hingga mengalami kehancuran (Broken Home).
b.      Pergaulan yang bebas dan lingkungan yang kurang tepat.
Menurut teori Waddington, mengenai “develope mental land scape”, jika seorang anak di tempatkan pada suatu lingkungan tertentu, maka sulitlah bagi kalangan tersebut untuk mengubah pengaruhnya, terlebih lagi jika lingkungan itu sangat kuat mempengaruhi anak tersebut. Dengan demikian untuk mencegah penggunaan narkoba, maka  land scape (lingkungan) yang baik saat ini adalah lingkungan Islam. Sebagai orang tua seharusnya dapat memperingatkan anaknya agar tidak bergaul dengan teman yang berakhlak tidak baik.
c.       Kurangnya siraman agama
Untuk memerangi narkoba, upaya yang perlu di lakukan adalah       membangkitkan kesadaran beragama dan menginformasikan hal-hal yang positif dan bermanfaat kepada para remaja. Karena, pada zaman sekarang ini sangt sedikit para remaja yang sadar akan pentingnya siraman agama.
d.      Keinginan untuk sekadar mencoba
Keyakinan bahwa bila mencoba sekali takkan ketagihan adalah salah satu penyebab penggunaan narkoba, karena sekali memakai narkoba maka mengalami ketagihan dan sulit untuk di hentikan. Maka dari itu, bila seseorang ingin terhindar dari narkoba, harus dapat menjauhkan dirinya dari hal-hal yang memungkinkan untuk mencoba dan bersentuhan dengan narkoba.
II.  Narkoba Yang Banyak Beredar Di Masyarakat.
Ada banyak jenis narkoba yang beredar di masyarakat yang banyak di salahgunakan oleh remaja, antara lain:
Ø  Ganja, di sebut juga dengan mariyuana, grass/rumput, pot, cannabis, joint, hashish, cimeng.
Ø  Heroin, di sebut juga dengan putaw, putih, PT, bedak, etep.
Ø  Ekstasi, di sebut juga  dengan ineks, kancing.
Ø  Shabu-shabu, di sebut juga dengan es, ss, ubas, kristal, mecin.
Ø  Amphetamin, di sebut juga dengan speed.


Ø  Zat Hirup
Berbagai jenis bahan perekat yang di pasarkan sebagai bahan bangunan juga sering kali di salah gunakan untuk di hirup, antara lain: lem kayu (sejanis aica aibon), cat, thinner.
Ø  Obat Penenang, di sebut juga pil koplo
berbagai obat penenang dan obat tidur (anti-insomnia) juga sring di pakai oleh pecandu narkoba. Obat-obatan  masuk psikotropika, tetapi di perjual belikan secara bebas di kios-kios kaki lima.
a.          Akibat Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan.
Secara keseluruhan obat-obatan ini dapat menimbulkan gangguan-gangguan pada sistem saraf manusia, juga pada organ-organ tubuh manusia. Narkoba juga akan mengakibatkan kcanduan/ketagihan kepada pemakainya dan apabila pemakaian di hentikan, dapat mengakibatkan kematian. Ciri-ciri kecanduan antara lain: kejang, sakit perut, badan gemetar, muntah-muntah, mata dan hidung berair, hilangnya nafsu makan dan hilangnya/berkurangnya berat badan.
b.             Akibat Penggunaan Narkoba Terhadap Lingkungan Di Masyarakat
Penggunaan narkoba dapat menghilangkan kesadaran pemakainya, menyebabkan paranoia (linglung), juga dapat membuat pemakainya menjadi ganas dan liar sehingga dapat mengganggu ketentraman di masyarakat. Untuk mendapatkan barang-barang haram itu, di perlukan tidak sedikit biaya, sehingga dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan kriminal seperti pencurian, perampasan ataupun pertengkaran dan tidak sedikit pula yang menimbulkan pembunuhan.
III.  Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba
Ada banyak hal untuk mencegah penggunaan narkoba antara lain adalah:
Ø  membangkitkan kesadaran beragama, menginformasikan hal-hal positif dan bermanfaat.
Ø  Selektif dalam memilih teman.
Ø  Selektif dalam memilih makanan dan minuman.
Ø  Menghindarkan diri dari lingkungan yang tidak tepat.
Ø  Membentuk kelompok-kelompok kecil yang saling mengingatkan.
Ø  Bila berhadapan dengan orang/teman yang mulai bersentuhan dengan narkoba, gunakan kasih sayang  untuk menariknya ke jalan hidup yang lebih sehat.
Ø  Mengetahui fakta-fakta tentang narkoba termasuk akibat-akibat yang di timbulkan oleh barang-barang haram tersebut.

Minggu, 25 November 2012

YANG WAJIB DIMILIKI OLEH PEMIMPIN


PEMIMPIN
"Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang di pimpinnya, Seorang penguasa adalah pemimpin bagi rakyatnya dan bertanggung jawab atas mereka, seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atasnya. Seorang hamba sahaya adalah penjaga harga tuannya dan dia bertanggung jawab atasnya. (HR Bukhari)
Beberapa kriteria kepemimpinan dalam islam :

1. Menggunakan Hukum Allah
Dalam berbagai aspek dan lingkup kepemimpinan, ia senantiasa menggunakan hukum yang telah di tetapkan oleh Allah, hal ini sebagaimana ayat ;

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamuberlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Qs : 4:59)

Melalui ayat di atas ta'at kepada pemimpin adalah satu hal yang wajib dipenuhi, tetapi dengan catatan, para pemimpin yang di ta'ati, harus menggunakan hukum Allah, hal ini sebagaimana di nyatakan dalam ayat-Nya yang lain :

"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya . Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya)". (Qs: 7 :3)

"..Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir..." (Qs :5:44)
"..Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim..." (Qs: 5 45)
"..Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.." (Qs: 5 :47)
" Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?". (Qs : 5 :50)

Dan bagi kaum muslimin Allah telah dengan jelas melarang untuk mengambil pemimpin sebagaimana ayat;

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim". (Qs : 5 : 51)

Dari beberapa ayat diatas, bisa disimpulkan, bahwa pemimpin dalam islam adalah mereka yang senantiasa mengambil dan menempatkan hukum Allah dalam seluruh aspek kepemimpinannya.


2. Tidak meminta jabatan, atau menginginkan jabatan tertentu..
"Sesungguhnya kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada seseorang yang memintanya, tidak pula kepada orang yang sangat berambisi untuk mendapatkannya" (HR Muslim).

"Sesungguhnya engkau ini lemah (ketika abu dzar meminta jabatan dijawab demikian oleh Rasulullah), sementara jabatan adalah amanah, di hari kiamat dia akan mendatangkan penyesalan dan kerugian, kecuali bagi mereka yang menunaikannya dengan baik dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban atas dirinya". (HR Muslim).

Kecuali, jika tidak ada lagi kandidat dan tugas kepemimpinan akan jatuh pada orang yang tidak amanah dan akan lebih banyak membawa modhorot daripada manfaat, hal ini sebagaimana ayat ;

"Jadikanlah aku bendaharawan negeri (mesir), karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan". (Qs : Yusuf :55)

Dengan catatan bahwa amanah kepemimpinan dilakukan dengan ;
1. Ikhlas.
2. Amanah.
3. Memiliki keunggulan dari para kompetitor lainnya.
4. Menyebabkan terjadinya bencana jika dibiarkan jabatan itu diserahkan kepada orang lain.

3. Kuat dan amanah
"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (Qs : 28: 26).

4. Profesional

"Sesungguhnya Allah sangat senang pada pekerjaan salah seorang di antara kalian jika dilakukan dengan profesional" (HR : Baihaqi)

5. Tidak aji mumpung karena KKN
Rasulullah SAW, "Barang siapa yang menempatkan seseorang karena hubungan kerabat, sedangkan masih ada orang yang lebih Allah ridhoi, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan orang mukmin". (HR Al Hakim).

Umar bin Khatab; "Siapa yang menempatkan seseorang pada jabatan tertentu, karena rasa cinta atau karena hubungan kekerabatan, dia melakukannya hanya atas pertimbangan itu, maka seseungguhnya dia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan kaum mukminin".

6. Menempatkan orang yang paling cocok
"Rasulullah menjawab; jika sebuah perkara telah diberikan kepada orang yang tidak semestinya (bukan ahlinya), maka tunggulah kiamat (kehancurannya)". (HR Bukhari).
Dalam konteks hadits ini, setidaknya ada beberapa hal  yang bisa kita cermati,

1. Seorang pemimpin harus bisa melihat potensi  seseorang.
Setiap manusia tentunya diberikan kelebihan dan  kekurangan.Kesalahan terbesar bagi seorang pemimpin  adalah ketika dirinya tidak bisa melihat potensi seseorang dan menempatkannya pada tempat yang  semestinya. Begitu pentingnya perhatian bagi seorang pemimpin terhadap hal ini, maka Rasulullah saw bersabda sebagaiman hadits pada poin 5 di atas.

Ketidakmampuan pemimpin dalam hal ini hanya akan membuat jama'ah atau organisasi yang di pimpinnya  menjadi tidak efektif dan efisien, bahkan tidak sedikit kesalahan pemimpin dalam hal ini menimbulkan kekacauan yang membawa kepada kehancuran.

2. Bisa mengasah potensi seseorang.
Selain ia bisa melihat potensi pada diri seseorang, seorang pemimpin dengan caranya yang paling baik, ia  bisa mengasah potensi mereka yang berada dalam  kepemimpinannya. Mengasah potensi seseorang berbeda dengan "memaksa" seseorang untuk menjadi seseorang yang tidak di inginkannya.

3. Menempatkan seseorang sesuai dengan potensi yang ia  miliki.
"Right man in the right place", adalah ungkapan yang  seringkali kita dengar. Bahwa menempatkan seseorang  itu harus berada pada tempat yang paling tepat bagi orang tersebut serta penugasannya.

4. Mengatur setiap potensi dari mereka yang di pimpinnya menjadi satu kekuatan yang kokoh.
Bangunan yang baik, kokoh dan indah tentunya tidak hanya terdiri dari satu elemen, tetapi terdiri dari berbagai elemen yang ada di dalamnya. Tentunya, penempatan dan penggunaan masing-masing elemen itulah yang sangat mempengaruhi bagaimana sebuah bangunan itu.  Perumpamaan sederhana ini bisa kita gunakan untuk memahami tugas seorang pemimpin dalam menempatkan, menggunakan mereka yang berada dalam kepemimpinannya.

ciri - ciri pemimpin

Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah "melakukannya dalam kerja" dengan praktik seperti pemagangan pada seorang seniman ahli, pengrajin, atau praktisi. Dalam hubungan ini sang ahli diharapkan sebagai bagian dari peranya memberikan pengajaran/instruksi.


Ciri-Ciri Seorang Pemimpin

Kebanyakan orang masih cenderung mengatakan bahwa pemimipin yang efektif mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang sangat penting misalnya, kharisma, pandangan ke depan, daya persuasi, dan intensitas. Dan memang, apabila kita berpikir tentang pemimpin yang heroik seperti Napoleon, Washington, Lincoln, Churcill, Sukarno, Jenderal Sudirman, dan sebagainya kita harus mengakui bahwa sifat-sifat seperti itu melekat pada diri mereka dan telah mereka manfaatkan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.
Kepemimpinan Yang Efektif
Barangkali pandangan pesimistis tentang keahlian-keahlian kepemimpinan ini telah menyebabkan munculnya ratusan buku yang membahas kepemimpinan. Terdapat nasihat tentang siapa yang harus ditiru (Attila the Hun), apa yang harus diraih (kedamaian jiwa), apa yang harus dipelajari (kegagalan), apa yang harus diperjuangkan(karisma), perlu tidaknya pendelegasian (kadang-kadang), perlu tidaknya berkolaborasi (mungkin), pemimpin-pemimpin rahasia Amerika (wanita), kualitas-kualitas pribadi dari kepemimpinan (integritas), bagaimana meraih kredibilitas (bisa dipercaya), bagaimana menjadi pemimipin yang otentik (temukan pemimpin dalam diri anda), dan sembilan hukum alam kepemimpinan (jangan tanya). Terdapat lebih dari 3000 buku yang judulnya mengandung kata pemimipin (leader). Bagaimana menjadi pemimpin yang efektif tidak perlu diulas oleh sebuah buku.Guru manajeman terkenal, Peter Drucker, menjawabnya hanya dengan beberapa kalimat: "pondasi dari kepemimpinan yang efektif adalah berpikir berdasar misi organisasi, mendefinisikannya dan menegakkannya, secara jelas dan nyata.

[sunting]Kepemimpinan Karismatik


Max Weber, seorang sosiolog, adalah ilmuan pertama yang membahas kepemimpinan karismatik. Lebih dari seabad yang lalu, ia mendefinisikan karisma (yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti "anugerah") sebagai "suatu sifat tertentu dari seseorang, yang membedakan mereka dari orang kebanyakan dan biasanya dipandang sebagai kemampuan atau kualitas supernatural, manusia super, atau paling tidak daya-daya istimewa. Kemampuan-kemampuan ini tidak dimiliki oleh orang biasa, tetapi dianggap sebagai kekuatan yang bersumber dari yang Ilahi, dan berdasarkan hal ini seseorang kemudian dianggap sebagai seorang pemimpin.

PEMIMPIN


Tiap orang pasti ingin menjadi pemimpin, karena pemimpin itu sendiri selalu mendapat konotasi positif. Apalagi jika dalam sebuah lomba menjadi pemimpin akan menjadi sorotan bagi peserta lainnya. Seperti halnya dalam sebuah Pemilihan kepala daerah, maupun pemimpin kepala Negara. disini saya ingin mengutarakan pendapat atau penyambung lidah dari sebagian masyarakat. diantaranya sebagai berikut :

Harus memiliki tujuan
Seorang pemimpin yang baik, harus memiliki tujuan dan beberapa pandangan apa yang ingin dilakukannya kedepannya. Karena dengan begitu semua kendali tergantung dari pimpinan, karena anggota akan mengikuti sesuai tujuan dari pemimpin tersebut yang tentunya tujuannya berguna bagi anggotanya.

Memiliki karakter yang kuat
Karakter yang kuat perlu dimiliki bagi seorang pemimpin. Karena dengan begitu pemimpin akan bisa mempengaruhi anggotanya dengan baik. Dalam artian yang bertujuan baik bagi semuanya. Jadi saat tujuan-tujuan tersebut dijalankan, walaupun resiko yang diambil sangat besar pemimpin dapat mengarahkan anggotanya untuk bertindak apa yang harus dilakukan. Bukan mudah terpengaruh dengan hal-hal lain.

Sigap dan selalu fokus
Menjadi seorang pemimpin haruslah bersikap Sigap dan selalu fokus dalam tiap permasalahan yang timbul. Pemimpin harus peka dalam masalah-masalah yang terjadi. Sehingga masalah yang ada tidak berlarut dalam menyelesaikannya. Dan tentunya dalam tiap masalah harus dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam kondisi apapun.

Dengarkan
Menjadi pendengar yang baik bagi Masyarakat merupakan hal yang perlu dimiliki bagi seorang pemimpin. Karena dengan begitu tiap anggota masyarakat akan merasa lebih dihargai dan merasa berkontribusi bagi para Masyarakat Pemimpin yang mau menerima keluhan dari masyarakat yang tidak  bertindak dengan semaunya. 

Turun ke masyarakat
menjadi pemimpin haruslah bersikap mau bertindak  terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan yang mau turun kelapangan yang wajib tau penderitaan masyarakat, sehingga masyarakat dengan senang hati menerima pemimpin.

Harus Siap
seorang pemimpin harus siap bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin terhadap masyarakat, dan berani mengakui  kelemahan dan kekurangan diri seorang pemimpin. Kelebihan dan kekurangan merupakan sebuah evaluasi yang baik dalam sebuah pemimpin , karena dengan begitu semua permasalahan bisa cepat terlihat. Sehingga potensi-potensi yang ada bisa dikembangkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tim tersebut. Namun ada hal yang tidak kalah penting yaitu jika seorang pemimpin melakukan kesalahan, hendaknya mau mengakui karena memang hal ini merupakan sikap berjiwa besar dan ini akan berdampak baik bagi anggotanya, karena pemimpin merupakan contoh.

Rendah hati
Banyak pemimpin yang kurang rendah hati pada para anggotanya namun hanya yang mampu berbaur dan rendah hati lah yang bisa Menjadi Pemimpin Yang Baik, karena dengan begitu hubungan akan lebih baik sehingga bisa memperlancar kerjasama antar pemimpin dan anggotanya.

  
itulah pendapat saya diatas merupakan langkah yang baik menurut saya, atau sebagian masyarakat namun semua tetap kembali ke individu masing-masing. Karena praktek tidak semudah dari apa yang kita praktekkan.

Kebijakan Publik

BAB I
PENDAHULUAN
A.      Latar Belakang
Awalnya cuma menuntut kenaikan upah. Tuntutan diajukan setelah
pihak manajemen PT Mayora Indah menaikkan upah sebesar 18 persen.
Buruh minta kenaikan sebesar 30 persen. Dan ketika manajemen menolak,
mereka pun mogok. Sempat berlangsung sebulan, akhirnya manajemen
mengancam, kembali bekerja atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK).
Sebanyak 750 memilih bekerja kembali. Artinya, menerima
kenaikan upah sebesar 18 persen. Sisanya, dan jumlahnya terbanyak,
1.361 orang tetap menolak dan melanjutkan aksi mogok. Akhirnya
manajemen menempuh jalur hukum dan berhasil memperoleh izin mem-PHK
ke-1.361 buruh tersebut.
Sejak itu pula, perjuangan buruh bukan lagi ihwal kenaikan upah,
tetapi mengadakan demo-demo ke berbagai instansi agar bisa kembali
bekerja. Tetapi, upaya kembali ke perusahaan itu ternyata tak mudah.
Berikut ini liku-liku dan peristiwa yang menyertai aksi mogok para
buruh itu sejak 20 April 1999 lalu.
Text Box: 1Kamis (17/6) pagi mulai pukul 07.00, eks buruh PT Mayora Indah
produsen makanan ringan dan permen-mulai berdatangan ke pabrik tempat
mereka selama ini bekerja. Tujuannya, menerima pembayaran sisa upah
kerja bulan Mei 1999.
Seiring makin tingginya Matahari, jumlahnya semakin banyak.
Kerumunan makin banyak. Dan seperti sudah menjadi kebiasaan, kerumunan
yang sebagian besar perempuan itu akhirnya menutup jalan. Ruas Jl
Telesonik, persis di depan pabrik PT Mayora, di kawasan Jatake,
Jatiuwung, Kotamadya Tangerang, tak lagi bisa dilalui. Lalu lintas
terputus bagi semua kendaraan roda empat atau lebih, hanya sepeda motor dan sepeda bisa lewat.
Puluhan polisi dan anggota TNI AD dari Polres dan Kodim Tangerang
berjaga-jaga di pintu dan di dalam kawasan pabrik. Wajah-wajah yang
sudah tampak letih itu sepertinya mengundang tanya, ''Inikah upah
terakhir yang akan mereka terima?''. Tak ada jawaban. Hanya satu yang
sudah jelas, perselisihan mereka dengan manajemen belum juga tuntas.
Sehari sebelumnya, Rabu (16/6) 1999, mereka sempat pula berurusan
dengan polisi dari Kepolisian Daerah Metro Jaya, menyusul unjuk rasa
yang mereka gelar di Kantor Bapepam, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Bersama mereka, Wardah Hafidz, Koordinator Konsorsium Kemiskinan Kota, turut pula ditangkap polisi, walau kemudian beberapa jam kemudian
dilepas kembali.
Sebelum itu beberapa hari sebelumnya, eks buruh Mayora itu juga
diangkut ke markas Polda Metro Jaya. Penyebabnya, mereka tidak diminta
untuk bubar ketika berunjuk rasa di kantor pusat PT Mayora. Mereka
bahkan menginap di situ.
Ke-1.361 eks buruh PT Mayora Indah itu selama dua bulan terakhir
telah menjadi "bintang" semua aksi unjuk rasa buruh pabrik dalam
paruh pertama tahun 1999 ini, setidaknya di daerah Tangerang.
Puncaknya adalah unjuk rasa di depan Kantor Depnaker pusat di Jakarta,
Selasa (1/6) lalu, ketika mereka menutup jalan tol dalam kota, yang
menyebabkan lumpuhnya lalu lintas selama beberapa jam.
Beberapa jam sebelum sampai di Jakarta dan kemudian menduduki
jalan tol, mereka sempat beraksi di depan pabrik di Jl Telesonik.
Bubar dari tempat itu, lalu berjalan kaki sekitar empat kilometer
melalui Jl Gatot Subroto, Kotamadya Tangerang, menuju terminal Cimone,
Tangerang, untuk mencari kendaraan umum yang bisa membawa mereka ke
Depnaker di Jakarta.
Pendudukan jalan tol itu merupakan ulangan aksi serupa yang mereka lakukan seminggu sebelumnya, Selasa (25/5). Kala itu sasaran mereka,
jalan tol Merak-Jakarta. Selama sekitar dua jam duduk-duduk di jalan tol Merak-Jakarta Km 26,5 di kawasan Bitung, Tangerang, aksi buruh Mayora mengakibatkan kelumpuhan total. Untuk melanjutkan perjalanan, kendaraan dari arah Merak ke Jakarta terpaksa keluar dari gerbang tol Balaraja.
Sebaliknya, kendaraan dari arah Jakarta ke Merak, keluar tol melalui
gerbang Serpong, menghindari kelumpuhan.
Selain aksi-aksi di jalan tol, mereka pun beberapa kali berunjuk
rasa di kawasan pabrik, kantor Depnaker Tangerang, kantor pusat PT
Mayora di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Mereka juga pernah menginap
berhari-hari di kantor Depnaker Tangerang dan Depnaker pusat.
"Kami akan berjuang terus sampai bisa bekerja kembali," ujar
beberapa buruh ketika berkerumun hendak mengambil upah.
Sampai kapan perjuangan mereka bisa berakhir, tidak bisa diketahui
pasti. Persoalan antara buruh dan manajemen PT Mayora, saat ini tengah
ditangani PTUN. Itu terjadi setelah pengelola PT Mayora melakukan
banding, terhadap keputusan Menteri Tenaga Kerja (Mennaker), Fahmi
Idris, yang sebelumnya memveto putusan P4P (Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan) Pusat. Namun keputusan Mennaker agar buruh Mayora yang sebelumnya terkena PHK dapat diterima bekerja kembali, ternyata tidak digubris pengusaha. Manajemen Mayora tetap dengan keputusannya.
Sebelum veto Mennaker keluar, Senin (31/5), P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan) memutuskan untuk
mengabulkan permohonan manajemen PT Mayora yang menginginkan untuk
mem-PHK 1.361 buruhnya. Keputusan P4P (Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan) itu dianggap buruh berpihak
kepada pengusaha. Buruh juga menganggap, keputusan PHK memang
diinginkan manajemen PT Mayora, dan itu merupakan cerminan sikap arogan pengusaha yang kurang peduli terhadap nasib mereka.
Keputusan P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan)  terhadap buruh Mayora antara lain, memberi izin
kepada pengusaha untuk mem-PHK, mewajibkan kepada pengusaha membayar uang pesangon dan jasa sebesar satu kali pasal 21 dan pasal 22 PMTK (Peraturan Menteri Tenaga Kerja) No 03/1996. Memberikan uang fasilitas pengobatan dan perawatan sebesar lima persen dari jumlah uang pesangon dan jasa, serta upah penuh 100 persen untuk gaji Mei 1999.
(agus mulyadi) Blokir Jalan - Aksi unjuk rasa buruh PT Mayora ke Departemen Tenaga Kerja sempat memblokir jalan tol dan jalan arteri, 1 Juni lalu. Mennaker membela nasib buruh dengan memveto putusan P4P yang
merugikan buruh, namun PT Mayora mengajukan banding atas veto
tersebut. Nasib buruh itu kini masih terombang-ambing. Perjalanan panjang buruh mayora Hingga Rabu (2/6) malam, eks buruh PT Mayora Indah masih bertahan di depan kantor Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) di Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Mereka sudah bertekad terus berjuang sampai persoalan mereka diselesaikan oleh Depnaker.
"Kalau Bapak saja tidak mau membukakan pintu, ke mana lagi kami
akan mengadukan nasib kami?" kata sejumlah buruh sambil terisak
menahan tangis. Selain tertutup, pintu yang terbuat dari stainless
steel mengkilap itu bahkan masih dilingkari kawat berduri di atasnya. Tidak seperti hari hari pertama, kemarin para buruh itu tidak
menduduki jalan tol dan jalur arteri. Mereka hanya duduk-duduk di
sepanjang bahu jalan di sekitar gedung Depnaker. Meski demikian, aksi
di tengah kemacetan lalu lintas masa kampanye putaran ketiga itu tetap
saja menghambat lalu lintas karena para pengendara memperlambat laju
kendaraannya untuk melihat apa yang terjadi. "Mereka telah berjanji
tidak akan menutup jalan tol lagi," kata Kapolres Metro Jakarta
Selatan Letkol (Pol) Satrya Hari Prasetya.”
Kehadiran para eks buruh PT Mayora Indah itu bukanlah yang
pertama. Sekitar bulan April 1999 mereka sudah datang, bahkan sempat
menginap selama delapan hari di halaman Depnaker. Akhirnya Depnaker
meminta buruh memilih, dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau
kembali bekerja. Namun, ketika mereka kembali ke Jatiuwung Tangerang, pintu pabrik sudah tertutup bagi mereka. Bahkan, sebagian, sebanyak 1.361 orang lalu dikenakan PHK.
Awal dari deretan peristiwa itu adalah keinginan memperjuangkan
perbaikan kesejahteraan di masa krisis ekonomi se-karang. Menurut
sejumlah buruh, mereka minta kenaikan upah karena pihak perusahaan
pun dalam masa krisis tetap saja memperoleh untung. Buruh menuntut kenaikan upah sebesar 30 persen, setelah beberapa
waktu sebelumnya manajemen PT Mayora hanya menaikkan 18 persen.
Tuntutan lainnya, uang makan dari Rp 1.000 menjadi Rp 4.000 per hari,
PPH ditanggung perusahaan dan uang shift kerja Rp 1.500 per hari.
Tuntutan buruh itu tidak ditanggapi pihak manajemen PT Mayora.
Karena itu, selama beberapa hari mereka melakukan unjuk rasa di kawasan pabrik di Jl Telesonik, Jatiuwung. Sampai akhirnya mengadu
beberapa kali ke Depnaker Tangerang dan Depnaker di Jakarta. Buruh-buruh itu mulai resah setelah manajemen mengumumkan akan
melakukan PHK, dan semakin resah setelah PT Mayora menyatakan, hanya
bersedia membayar pesangon sebesar setengah dari Peraturan Menteri
Tenaga Kerja (PMTK).
Buruh mau menerima PHK asal manajemen PT Mayora
memberikan pesangon 10 kali PMTK. Pihak Depnaker Tangerang akhirnya meneruskan kasusnya untuk diselesaikan di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan P4-Pusat (P4P). P4P pertama kali bersidang tanggal 17 Mei 1999.
Buruh Mayora yang terancam PHK itu, terus melakukan unjuk rasa.
Bahkan pada 25 Mei lalu, mereka melancarkan unjuk rasa di jalan tol
Jakarta-Merak, Km 26,5, di daerah Bitung Tangerang. Selama sekitar dua
jam, mulai pukul 09.30-11.30, mereka menutup jalan tol dan melakukan
sejumlah orasi di tempat itu. Akibatnya, terjadi kemacetan di jalan
bebas hambatan, baik dari arah Jakarta-Merak maupun sebaliknya.
Pada hari Selasa (1/6), 1.361 buruh PT Mayora yang sudah terkena
PHK, kembali melakukan unjuk rasa. Sebagian sempat melempari para
buruh PT Mayora (sekitar 750 orang) yang berada di dalam pabrik.
Rupa-nya, ke-750 buruh PT Mayora itu mau menerima keputusan perusahaan
dan kembali bekerja. Sedangkan 1.361 lainnya menolak sampai akhirnya
mereka terkena PHK.
Dari lokasi pabrik para buruh turun ke Jl Gatot Subroto,
Tangerang. Berjalan kaki mereka menuju terminal Cimone, Tangerang,
dan seterusnya menuju ke Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) di Jl
Gatot Subroto Jakarta. Selama sekitar sembilan jam mereka menduduki
jalan tol dalam kota yang mengakibatkan lumpuhnya lalu lintas di
jalur Kuningan-Cawang.
Kepala Depnaker Tangerang Apon Sunarya kepada Kompas, Selasa (1/6) sore menyatakan, kalau 1.361 buruh PT Mayora itu tidak puas dengan
keputusan P4P, sebaiknya mereka menempuh jalur hukum. "Para pekerja
itu bisa banding kepada Menteri Tenaga Kerja, agar keputusan P4P
ditinjau kembali," katanya. Apon menyebutkan, keputusan P4P bukan merupakan keputusan Depnaker. Dalam P4P terdapat sekitar 10 orang yang berasal dari Depnaker, Apindo, SPSI, serta dinas dan instansi lainnya. "Depnaker kalah suara, karena di dalam P4P hanya diwakili dua orang," kata Apon.
B.       Rumusan Masalah
1.         Dalam kasus ini adakah kebijakan Publik?
2.         Apakah keputusan untuk menyelesaikan melalui upaya musyawarah merupakan kebijakan publik?
3.         Apakah dimungkinkan menyelesaikan sengketa TUN secara musyawarah (di luar pengadilan) pada saat proses pemeriksaan sedang berlansung? Dapatkah gugatan yang telah diajukan tersebut dicabut?
4.         Upaya apa yang dapat dilakukan seandainya salah satu pihak yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama?

BAB II
PEMBAHASAN
A.      Dalam kasus ini adakah kebijakan Publik
Dalam kasus ini termasuk kebijakan Publik dikarenakan keputusan tersebut dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja, oleh sebab itu pengelola PT Mayora melakukan banding, terhadap keputusan Menteri Tenaga Kerja (Mennaker), Fahmi Idris, yang sebelumnya memveto putusan P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan) Pusat. Namun keputusan Mennaker agar buruh Mayora yang sebelumnya terkena PHK dapat diterima bekerja kembali.
B.       Apakah Keputusan untuk menyelesaikan melalui upaya musyawarah merupakan kebijakan publik
Keputusan untuk menyelesaikan melalui upaya musyawarah bukan kebijakan publik dikarenakan kebijakan tersebut diluar Keputusan Pemerintah bahwa musyawarah adalah merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian.
Text Box: 9Masalah kebijakan publik maka tidak akan terlepas dari sebuah institusi yang namanya Pemerintah. Dialah pelaksana dari sekian banyak kebijakan yang telah disepakati diranah parlemen. Menurut Teori mengenai terbentuknya birokrasi, pemerintah terbentuk dari serangkaian kesepakatan (kontrak sosial) dari suatu masyarakat disuatu wilayah tertentu. Hal ini berdasarkan teorinya JJ Rosseau didalam karyanya yang terkenal yaitu Du Contract Social. Melihat Sejarahnya seperti yang dikemukakan diatas memang sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menjalankan amanah yang sudah diberikan oleh rakyat secara legal untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat terutama rakyat kecil.
Didalam kehidupan sehari-hari masyarakat tentu tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Meminjam teorinya Thomas R Dye yang mengatakan bahwa kebijakan adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah, artinya disini apapun yang dilakukan maupun tidak memiliki konsekuensi atau dampak terhadap masyarakat luas.
C.      Apakah dimungkinkan menyelesaikan sengketa TUN secara musyawarah (di luar pengadilan) pada saat proses pemeriksaan sedang berlansung? Dapatkah gugatan yang telah diajukan tersebut dicabut?
Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 memungkinkan penyelesaian sengketa buruh/tenaga kerja diluar pengadilan. Dalam hukum acara PTUN meyelesaikan sengketa TUN secara musyawarah, Persoalan antara buruh dan manajemen PT Mayora ketentuan ini diatur dalam pasal 62 UU PTUN.  Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya, sebelum tergugat memberikan jawaban. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan penggugat, maka akan dikabulkan hakim, apabila mendapat persetujuan tergugat (pasal 76 UU PTUN dan pasal 271 RV).
Pemerintah dapat mengangkat seorang Mediator yang bertugas melakukan Mediasi atau Juru Damai yang dapat menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa antara Buruh dan Majikan, berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Seorang Mediator yang diangkat tersebut mempunyai syarat-syarat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 Undang-undang No.2 Tahun 2004 dan minimal berpendidikan S-1. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setiap menerima pengaduan si Buruh, Mediator telah mengadakan duduk perkara sengketa yang akan diadakan dalam pertemuan Mediasi antara para pihak tersebut.
Pengangkatan dan akomodasi mediator ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Bila telah tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan melalui Mediator tersebut dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani para pihak dan mediator tersebut, kemudian perjanjian tersebut didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.
D.      Upaya apa yang dapat dilakukan seandainya salah satu pihak yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama?
Berdasarkan Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 7 ayat  (5) Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi. Ayat (6) Dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi.















BAB III
PENUTUP
A.      Kesimpulan
1.        Dalam kasus ini adakah kebijakan Publik
Dalam kasus ini termasuk kebijakan Publik dikarenakan keputusan tersebut dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja, oleh sebab itu pengelola PT Mayora melakukan banding, terhadap keputusan Menteri Tenaga Kerja (Mennaker), Fahmi Idris, yang sebelumnya memveto putusan P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan) Pusat. Namun keputusan Mennaker agar buruh Mayora yang sebelumnya terkena PHK dapat diterima bekerja kembali.
2.        Apakah Keputusan untuk menyelesaikan melalui upaya musyawarah merupakan kebijakan publik
Keputusan untuk menyelesaikan melalui upaya musyawarah bukan kebijakan publik dikarenakan kebijakan tersebut diluar Keputusan Pemerintah bahwa musyawarah adalah merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian.
Text Box: 13Masalah kebijakan publik maka tidak akan terlepas dari sebuah institusi yang namanya Pemerintah. Dialah pelaksana dari sekian banyak kebijakan yang telah disepakati diranah parlemen. Menurut Teori mengenai terbentuknya birokrasi, pemerintah terbentuk dari serangkaian kesepakatan (kontrak sosial) dari suatu masyarakat disuatu wilayah tertentu. Hal ini berdasarkan teorinya JJ Rosseau didalam karyanya yang terkenal yaitu Du Contract Social. Melihat Sejarahnya seperti yang dikemukakan diatas memang sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menjalankan amanah yang sudah diberikan oleh rakyat secara legal untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat terutama rakyat kecil.
Didalam kehidupan sehari-hari masyarakat tentu tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Meminjam teorinya Thomas R Dye yang mengatakan bahwa kebijakan adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah, artinya disini apapun yang dilakukan maupun tidak memiliki konsekuensi atau dampak terhadap masyarakat luas.
3.        Apakah dimungkinkan menyelesaikan sengketa TUN secara musyawarah (di luar pengadilan) pada saat proses pemeriksaan sedang berlansung? Dapatkah gugatan yang telah diajukan tersebut dicabut?
Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 memungkinkan penyelesaian sengketa buruh/tenaga kerja diluar pengadilan. Dalam hukum acara PTUN meyelesaikan sengketa TUN secara musyawarah, Persoalan antara buruh dan manajemen PT Mayora ketentuan ini diatur dalam pasal 62 UU PTUN.  Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya, sebelum tergugat memberikan jawaban. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan penggugat, maka akan dikabulkan hakim, apabila mendapat persetujuan tergugat (pasal 76 UU PTUN dan pasal 271 RV).
Pemerintah dapat mengangkat seorang Mediator yang bertugas melakukan Mediasi atau Juru Damai yang dapat menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa antara Buruh dan Majikan, berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Seorang Mediator yang diangkat tersebut mempunyai syarat-syarat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 Undang-undang No.2 Tahun 2004 dan minimal berpendidikan S-1. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setiap menerima pengaduan si Buruh, Mediator telah mengadakan duduk perkara sengketa yang akan diadakan dalam pertemuan Mediasi antara para pihak tersebut.
Pengangkatan dan akomodasi mediator ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Bila telah tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan melalui Mediator tersebut dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani para pihak dan mediator tersebut, kemudian perjanjian tersebut didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.
4.        Upaya apa yang dapat dilakukan seandainya salah satu pihak yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama?
Berdasarkan Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 7 ayat  (5) Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi. Ayat (6) Dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi.
Dapat dituntut kembali apabila manajemen PT Mayora tidak menempati janji terhadap Eks buruh PT Mayora maka dapat di Pidana atau di Perdatakan, Unsur dari Pidana ingkar janji berkata-kata bohong sedangkan Perdata dapat ganti rugikan.









DAFTAR PUSTAKA
A.    Buku
Agnes M. Toar, at. All. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1995.

Sukamto Satoto, Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara, Cv Hanggar Kreator, Banguntapan Yogjakarta. 2004.

Kelulung Bukit, Beberapa Cara Penyelesaian Sengketa Perburuhan Di Dalam dan Di Luar Pengadilan. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2004.

Orfan fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung. 2004.

Edi Suahrto, Analisis Kebijakan Publik, Ikatan Penerbit Indonesia, Jawa Barat. 2005

Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Liberty, Yogjakarta. 2007.

H. R. Abdussalam. 2009. Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) Yang Telah Direvisi. Jakarta: Restu Agung.

B.     Undang-undang
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.